Sulawesi Tengah, BINA BANGUN BANGSA – Siapa tak kenal dengan khasiat daun kelor. Tanaman pagar rumah tangga yang tumbuh subur di Kota Palu, Sulawesi Tengah itu kini tengah dibranding dengan nama ‘kelor merah khatulistiwa’ dan telah dilirik oleh 7 negara asing.
Branding ini sedang dikembangkan dan didukung oleh Balai Karantina Pertanian (Barantan) Palu. Amril, Kepala Barantan Palu menuturkan, pemberian nama kelor merah sebab batangnya yang merah dan hanya ada di Kota Palu yang merupakan daerah jalur khatulistiwa.
“Ini kelor merah memang salah satu potensi jual komoditas pertanian dari Sulawesi Tengah,” katanya saat ikut memanen kelor di Kelurahan Kayumalue, Senin (11/10/2021).
“Potensinya sangat besar, karena ada tujuh negara yang meninjau kemari,” imbuh dia.
Negara itu ialah Dubai, Jepang, China, Perancis, Amerika Serikat dan Nigeria. Penanaman kelor saat ini berada di wilayah Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Tawaili, Kota Palu dengan luas lahan 200 hektar. Meski akan menjadi komoditas ekspor, Amril bilang kelor merah terlebih dahulu akan difokuskan untuk dinikmati masyarakat di wilayah setempat.
“Nanti di tempat ini kami juga dorong masyarakat agar membuat semacam agrowisata. Ada tanaman rica, tomat, dan sebagainya. Tapi brandnya di sini kelor merah khatulistiwa. Jadi yang datang ke sini bisa menikmati sajian dari kelor yang dibuat masyarakat,” kata dia.
Amril pun menyebut, ke depan akan berkomunikasi bersama direktorat jenderal prasarana untuk siap memberi dukungan peralatan kepada para petani kelor. Hal ini merupakan komitmen dari Kementerian Pertanian bahwa semua Kabupaten harus memiliki komoditas yang siap diekspor.
“Nah kita melihat di Palu ini komoditas yang bisa kita angkat ini adalah Kelor merah khatulistiwa,” jelas Amril.
Terpisah, Dahlan penginisiasi komoditas kelor merah mengatakan awalnya hanya menanam 1 hektar kelor dari 200 hektar lahan. Seiring banyaknya peminat, kelor merah kini sudah ditanami pada luas 10 hektar lahan.
Ia menjelaskan, perawatan kelor merah tidak rumit. Satu hektar kelor bisa ditanami sebanyak 10 ribu pohon. Dahlan bilang kelor di Palu dipanen setiap triwulan satu kali. 1 hektar lahan bisa menghasilkan 15-20 ton kelor setengah jadi dengan harga jual mencapai 2 juta per ton.
“Karena kelor di Sulawesi tengah berbeda dengan kelor di tempat lain, kita sudah tiga kali panen dalam setahun, yang di luar daerah itu hanya 1 kali setahun,” ujarnya.
Untuk saat ini, lanjut dia, kelor yang ditanam sudah bekerja sama dengan salah satu swadaya masyarakat dengan menyiapkan kelor setengah kering untuk selanjutnya diolah menjadi produk UMKM. “Kita diberi mesin kapasitas 130 kg. Saat ini kami sudah diberi 3 mesin,” ujarnya.
Lewat mesin itu, ia pun menyebutkan tengah memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Satu mesin dengan kapasitas 13 kg dipegang oleh satu pekerja dengan bayaran satu juta perbulannya.
Dahlan berharap, ke depan dapat banyak dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan bisnis tanaman kelor sehingga bisa menjadi barang yang siap diekspor. Sebab diakuinya, mengurus kelor memakan biaya yang cukup besar.
“Saat ini saya terus sementara mendorong, mengajak masyarakat agar supaya kelor ini bisa menjadi pendapatan yang menjanjikan,” tuturnya. (kabarselebes.id)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat supply dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen – 50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).
Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.
Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.
“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.
Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah Covid-19.
Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM.
“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.
Jakarta, 9 Oktober 2020
Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjatuhan akibat macet dan lesunya usaha dan kegiatan masyarakat akibat dampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah menghantam perekonomian nasional sejak bulan Maret tahun ini.
Untuk itu, pemerintah disarankan dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang selama ini berupa sembako agar diganti dengan bantuan tunai, sehingga uang yang diberikan kepada penerima Bansos dapat dibelanjakan kepada UMKM sekitar lingkungan rumahnya. Maka dengan itu secara otomatis akan menciptakan daya beli masyarakat dan menggerakan perekonomian lokal secara nyata.
Selain menumbuhkan daya beli masyarakat yang ‘drop’ jatuh selama Pandemi Covid-19 ini, bantuan tunai tersebut akan sangat membantu pelaku UMKM untuk tetap hidup, sehingga tidak perlu ada pengurangan pegawai (PHK) atau tutup usahanya.
Secara data, menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan bahwa sektor UMKM setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan. Data per 2018, sektor UMKM menyumbang Rp 8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp 14.000 triliun PDB Indonesia di 2018.
Selain itu, kontribusi UMKM adalah pada penyerapan tenaga kerjanya, karena sektor UMKM berhasil menyerap 121 juta tenaga kerja, yaitu sekitar 96% dari total tenaga kerja Indonesia di 2018 yang sebesar 170 juta. Atau secara pertumbuhan, mengalami pertumbuhan 5% setiap tahunnya.
Apabila belajar dari krisis 1998 dan 2008 yang pernah terjadi, bahwa sektor UMKM dan aktivitas konsumsi masyarakat saat itu yang menjadi penyelamat perekonomian nasional di tengah krisis itu.
Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan menggerakan perekonomian rakyat harus semakin dilakukan, salah satunya dengan mengubah bantuan sosial dalam bentuk sembako menjadi bantuan tunai. (Red)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah menyiapkan 5 skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.
Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.
Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.
“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.
Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.
Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.
“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.
Adapun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.
“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.
Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir. (https://covid19.go.id)
Jakarta, 29 April 2020 Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapat bantuan dari Pemerintah, dapat mengajukan permohonannya dengan mengisi form permohonan di bawah ini :
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kemajuan teknologi digital era 5.0 saat ini membuat sistem perekonomian dan usaha atau bisnis dalam negeri sudah harus berbenah mengikuti perkembangan dunia saat ini, kalau tidak mau ketinggalan dalam persaingan global di bidang penjualan dan pemasaran produk, barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM di negeri ini.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BINA BANGUN BANGUN, Nur Ridwan dalam Rapat Kerja Terbatas Bidang Perekonomian, Koperasi dan UMKM di Kantor Pusat, Jakarta. (18/01/2020)
“Kita harus pro aktif menghadapi tantangan global dalam persaingan pasar dunia saat ini, apalagi dengan derasnya Aplikasi Teknologi luar negeri saat ini yang sudah masuk dalam pasar domestik sehingga bisa menggerus pasar UMKM dalam negeri” katanya.
Karena secara data sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang telah berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja, dan memberi sumbangsih 60% terhadap PDB (Product Domestic Bruto) nasional. “Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional”, katanya lagi.
“Akan rugi besar bagi kita kalau pasar UMKM dalam negeri diambil oleh pelaku UKM dan Industri dari luar negeri”, katanya lebih lanjut.
Maka menurutnya, BINA BANGUN BANGSA sebagai Organisasi atau Lembaga Mitra Pembangunan Nasional yang berdiri sejak tahun 2009, dengan memiliki potensi puluhan ribu anggota UMKM, saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SuperApp untuk memfasilitasi penjualan dan pemasaran serta pengembangan daripada produk/barang dan jasa para anggotanya. Dengan menggandeng para developer aplikasi karya Anak Bangsa Indonesia yang tidak kalah kemampuannya dengan para developer luar negeri.
“SuperApp yang dibangun berbasis sistem Koperasi bagi anggota yang menawarkan banyak layanan dan benefit dari SuperApp ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat secara luas dalam membantu tugas negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, harapannya.(IWN).
Jambi, BINA BANGUN BANGSA – Kayumanis (Cinnamomum burmanii) merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia di sektor perkebunan setelah lada dan pala. Kayumanis asal Indonesia sudah dikenal dalam dunia perdagangan rempah dunia dengan sebutan kayumanis Koerintji atau padang cassia.
Pencarian materi genetik kayumanis pada tiga Blok Penghasil Tinggi (BPT) di Provinsi Jambi terutama di Kabupaten Kerinci yaitu di Desa Lempur Tengah, Desa Perikan Tengah, dan Desa Air Betung dengan tanaman yang berumur 20-40 tahun.
Seleksi pohon induk terpilih (PIT) dilakukan dengan memilih berdasarkan pada karakter pertumbuhan, produksi, dan penampilan tanaman. Jumlah pohon induk terpilih yaitu lima puluh lima pohon terdiri dari 20 pohon dari Desa Lempur Tengah, 15 pohon dari Desa Perikan Tengah, dan 20 pohon dari Desa Air Betung.
Keunggulan PIT kayumanis Koerintji yaitu memiliki produksi kulit segar kayumanis Koerintji berkisar 126,25 – 201,51 kg basah/pohon, sedangkan produksi kulit kering yaitu sekitar 25,41 – 39,98 kg kering/pohon dengan ketebalan kulit kayumanis yaitu 3,65 – 6,65 mm.
Selain itu, keunggulan lain PIT kayumanis ini yaitu memiliki mutu kulit kayumanis yang baik dengan kadar minyak atsiri sekitar 1,29 – 3,57 % dan kadar sinamaldehid berkisar 91,88 – 94,19%. Kadar sinamaldehid kayumanis ini melebihi standar SNI yaitu 50%. Karakteristik mutu tersebut disukai oleh negara-negara pengimpor kayumanis. Lima puluh lima pohon induk terpilih tersebut merupakan kayumanis terbaik di Provinsi Jambi dan telah menyebar ke berbagai daerah tidak hanya di Provinsi Jambi tetapi juga telah menyebar ke Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah Daerah (Pemda) Jambi memberikan instruksi kepada pemda Kabupaten Kerinci untuk mengembangkan areal pertanaman kayumanis di wilayahnya (kecamatan) dengan menggunakan dana APBD mulai tahun 2019-2023 dengan luasan lahan mencapai 20-50 ha/tahun (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, 2019).
Oleh karena itu, sejak tahun 2019 pemerintah daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci telah mengadakan benih kayumanis Koerintji untuk pengembangan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program perbenihan nasional sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor kayumanis dari Indonesia. Sumber: Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Inovasi dan promosi serta penjualan produk-produk ukm Indonesia saat ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional dan menambah cadangan devisa negara.
Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk inisiatif dan berperan aktif dalam memasarkan produk-produk komoditas dan UKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya pasar Amerika Serikat dan Eropa.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Terbatas Dewan Pimpinan Nasional BINA BANGUN BANGSA bidang Perekonomian di kantornya, Jakarta.(27/08/2019).
“Saya harapkan agar produk ukm Indonesia bisa dipasarkan di luar negeri, pasar Amerika dan Eropa dibantu Kemlu melalui KBRI atau KJRInya”, katanya.
Seperti kita ketahui bahwa KBRI dan KJRI merupakan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Sahabat dan/atau pada Organisasi Internasional.
Lanjut menurut Ketum, yakin produk atau komoditas hasil dari Indonesia dapat menjadi produk unggulan berkualitas ekspor dengan selalu memperhatikan mutu dan kualitas serta kontinuitas produksinya.
Maka diharapkan Kemlu RI bisa menggandeng koperasi, organisasi, lsm, yayasan, komunitas, paguyuban, dan para pelaku UMKM Indonesia untuk difasilitasi dalam pemasaran dan pengembangan produk UKM Indonesia masuk pasar luar negeri.
“Sehingga produk-produk UKM Indonesia bisa naik kelas go Internasional”, harapannya.
BINA BANGUN BANGSA – Lada, disebut juga Merica/Sahang, yang mempunyai nama latin Piper Albi Linn adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik.
Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Pada umumnya orang-orang memanfaatkan lada sebagai bumbu dapur. Lada merupakan salah satu komoditas unggulan dan lebih dari 80% hasil lada Indonesia diekspor ke negara luar.
Komoditas lada merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten yang berjuluk Bumi Batara Guru tersebut terus mengembangkan produksi lada setiap tahunnya.
Tercatat, Sulawesi Selatan merupakan penghasil lada terbesar ketiga setelah Bangka Belitung dan Lampung. Dari total 5.181 ton yang dihasilkan Sulawesi Selatan, 2.987 ton berasal dari Bumi Batara Guru. Dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur total luas lahan tanaman lada (merica) di Luwu Timur seluas 5,871.30 Hektare (Ha) dengan produksi lada 4,323.92 ton pertahunnya. (Dinas Pertanian, tahun 2017) Kecamatan yang memiliki perkebunan lada paling luas adalah Kecamatan Towuti dengan luas perkebunan 3,967.66 Hektare dengan produksi 3,222.80 ton pertahunnya.
Total produksi lada yang ada di Luwu Timur dari 11 Kecamatan sebanyak 4,323.92 ton pertahunnya. Sebagai salah satu komoditas unggulan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mengembangkan komoditas ini serta melakukan promosi perdagangan agar nantinya daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil lada di Indonesia.
Bagi yang ingin beli komoditas lada dari Luwu Timur ini, untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, silahkan hubungi kami melalui form minat di bawah ini :
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Bina Bangun Bangsa kerja sama dengan Ralf Coffee dalam penjualan dan pemasaran Kopi Nusantara. “Ralf Coffee” dikenal sebagai distributor hampir 50 varian kopi nusantara. Selama ini Ralf Coffee memasarkan produknya dengan menggandeng pelaku UMKM dengan jualan Kopi dengan gerobak merk “Kobar”, Kopi Bareng. saat ini sudah ada beberapa outlet yang tersebar di beberapa wilayah di DKI Jakarta.
Ralf Novizon sebagai pemilik dari Ralf Coffee berharap agar Kobar, sebagai gerobak Kopi dapat menjadi alternatif ekonomi kreatif bagi para pelaku umkm pemula atau bagi para generasi muda yang ingin menjadi entrepeneur (pengusaha), selain membantu para petani kopi lokal dengan kualitas dunia .
Dengan modal 7,5 – 15 Juta, siapa saja dapat memulai usaha Gerobak atau Sepeda Kopi tersebut. Para peminat akan diberikan peralatan dan perlengkapan kopi standard serta stok biji kopi premium, selain itu akan ditraining dan dapat pendampingan sebagai pengusaha kopi dan “Barista” yang profesional.
Selain jual minuman utama aneka Kopi, juga jual aneka snack, cake dan cookies khas nusantara lainnya serta aneka makanan/minuman lainnya.
[smartslider3 slider=19]
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi via sms/wa/telegram ke : 081319228227
atau
isi form minat di bawah ini :
Parigi Moutong, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengemukakan, produksi kelapa oleh pekebun setiap tahun di daerah tersebut mencapai 212,176 juta butir/tahun.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Parigi Moutong Nelson mengatakan, produksi dengan jumlah tersebut, berada di luas tanam 26.522 hektare.
“Per hektare-nya kelapa dapat mencapai 100 pohon dengan jarak tanam 10 meter, ” Kepala Nelson, di hubungi dari Palu, Selasa.
Nelson mengatakan, kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan dan masih menjadi andalan Parigi Moutong di sektor perkebunan selain kakao, padi dan jagung di subsektor tanaman pangan.
Dia mengutarakan, kelapa dalam milik petani di daerah itu mampu menghasilkan rata-rata 20 butir/pohon. Jenis kelapa lokal, sedangkan jenis kelapa unggulan mampu menghasilkan rata-rata 40 butir/pohon.
“Kualitas kelapa dalam kita masih menunjukan produksi yang baik, dari luas tanam 26.522 hektare area produksinya mencapai 8.000 butir buah/hektare,” ungkap mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Parigi Mouting itu.
Sebagai upaya peningkatan produksi, sebut dia, pada 2018 sebanyak 400 hektare tanaman kelapa dilakukan peremajaan karena dinilai sudah berumur.
Ia menyebut program peremajaan kelapa selaras dengan harapan pemerintah pusat dalam rangka menciptakan sektor perkebunan yang lebih produktif.
“Petani mampu panen kelapa empat kali dalam setahun, kondisi ini cukup ideal, ini menambah tingkat produksi yang lebih baik,” katanya.
Meski tingkat produksi terbilang besar, namun disisi lain petani kopra justru mengeluh karena harga anjlok dan harga kopra saat ini Rp3.800/kilogram.
Anjloknya harga dipasaran, memaksa para petani di kabupaten itu harus beralih menjual kelapa/buah dengan kisaran harga Rp1.500 hingga Rp2.000/buah
“Jual per biji dinilai lebih untung ketimbang kopra. Harga kopra tidak sebanding dengan biaya produksi, ” sebut dia.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Parigi Moutong menyebutkan pada sektor perkebunan, tanaman kakao masih berada di peringkat atas dengan luas tanam mencapai 69.704 hektare. Sedangkan diperingkat kedua yakni kelapa dalam, kemudian tanaman cengkeh dengan luas tanam mencapai 4.981 hektare.(Antara)
