Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menegaskan bahwa belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri dengan pengecualian jika harus impor, dengan ketentuan bahwa Kementerian/Lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023.
Ada sekitar 400 triliun potensi pembelanjaan atau pembelian produk dalam negeri dan UMKM melalui e-catalog dan toko daring dalam tahun anggaran 2022 ini.
Maka apabila 40-50% belanja Pemerintah Pusat dan Daerah fokus untuk produk dalam negeri dan UMKM maka akan menyumbang peningkatan ekonomi nasional sekitar 1,5%.
“Semoga dengan diprioritaskannya belanja dalam negeri dan UMKM, bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi pada masyarakat”, harapannya. (Kemenkop UKM RI)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat supply dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen – 50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).
Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.
Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.
“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.
Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah Covid-19.
Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM.
“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.
Jakarta, 9 Oktober 2020
Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah menyiapkan 5 skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.
Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.
Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.
“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.
Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.
Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.
“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.
Adapun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.
“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.
Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir. (https://covid19.go.id)
Jakarta, 29 April 2020 Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapat bantuan dari Pemerintah, dapat mengajukan permohonannya dengan mengisi form permohonan di bawah ini :
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kemajuan teknologi digital era 5.0 saat ini membuat sistem perekonomian dan usaha atau bisnis dalam negeri sudah harus berbenah mengikuti perkembangan dunia saat ini, kalau tidak mau ketinggalan dalam persaingan global di bidang penjualan dan pemasaran produk, barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM di negeri ini.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BINA BANGUN BANGUN, Nur Ridwan dalam Rapat Kerja Terbatas Bidang Perekonomian, Koperasi dan UMKM di Kantor Pusat, Jakarta. (18/01/2020)
“Kita harus pro aktif menghadapi tantangan global dalam persaingan pasar dunia saat ini, apalagi dengan derasnya Aplikasi Teknologi luar negeri saat ini yang sudah masuk dalam pasar domestik sehingga bisa menggerus pasar UMKM dalam negeri” katanya.
Karena secara data sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang telah berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja, dan memberi sumbangsih 60% terhadap PDB (Product Domestic Bruto) nasional. “Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional”, katanya lagi.
“Akan rugi besar bagi kita kalau pasar UMKM dalam negeri diambil oleh pelaku UKM dan Industri dari luar negeri”, katanya lebih lanjut.
Maka menurutnya, BINA BANGUN BANGSA sebagai Organisasi atau Lembaga Mitra Pembangunan Nasional yang berdiri sejak tahun 2009, dengan memiliki potensi puluhan ribu anggota UMKM, saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SuperApp untuk memfasilitasi penjualan dan pemasaran serta pengembangan daripada produk/barang dan jasa para anggotanya. Dengan menggandeng para developer aplikasi karya Anak Bangsa Indonesia yang tidak kalah kemampuannya dengan para developer luar negeri.
“SuperApp yang dibangun berbasis sistem Koperasi bagi anggota yang menawarkan banyak layanan dan benefit dari SuperApp ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat secara luas dalam membantu tugas negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, harapannya.(IWN).
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Inovasi dan promosi serta penjualan produk-produk ukm Indonesia saat ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional dan menambah cadangan devisa negara.
Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk inisiatif dan berperan aktif dalam memasarkan produk-produk komoditas dan UKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya pasar Amerika Serikat dan Eropa.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Terbatas Dewan Pimpinan Nasional BINA BANGUN BANGSA bidang Perekonomian di kantornya, Jakarta.(27/08/2019).
“Saya harapkan agar produk ukm Indonesia bisa dipasarkan di luar negeri, pasar Amerika dan Eropa dibantu Kemlu melalui KBRI atau KJRInya”, katanya.
Seperti kita ketahui bahwa KBRI dan KJRI merupakan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Sahabat dan/atau pada Organisasi Internasional.
Lanjut menurut Ketum, yakin produk atau komoditas hasil dari Indonesia dapat menjadi produk unggulan berkualitas ekspor dengan selalu memperhatikan mutu dan kualitas serta kontinuitas produksinya.
Maka diharapkan Kemlu RI bisa menggandeng koperasi, organisasi, lsm, yayasan, komunitas, paguyuban, dan para pelaku UMKM Indonesia untuk difasilitasi dalam pemasaran dan pengembangan produk UKM Indonesia masuk pasar luar negeri.
“Sehingga produk-produk UKM Indonesia bisa naik kelas go Internasional”, harapannya.
UKM Nusantara – Ahmad Pagessa adalah satu dari sekian banyak penggiat UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang peduli terhadap kondisi ekonomi daerahnya. Sebagai sosok penggerak pemberdayaan masyarakat, Ahmad Pagessa sangat berharap agar masyarakat daerah, terutama tempatnya saat ini dia tinggali bersama keluarganya, Kota Palu bisa lebih maju lagi, sekelas dengan masyarakat kota besar lainnya di negeri Nusantara ini, apalagi mengingat Kota Palu sudah menjadi Kota dengan predikat Kota Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, pada era Walikota Palu, Rusdi Mastura dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola ini.
Karena menurut pria kelahiran Makassar ini, semua masyarakat daerah pastinya ingin hidup yang lebih baik lagi, hanya saja mereka masih diselimuti olah pikir yang konservatif, yang selalu saja berpendapat bahwa bersekolah hanya untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai kantoran saja. Tanpa mau berpikir untuk menjadi petani, peternak, dan atau nelayan yang berhasil, karena dianggap bukan pekerjaan atau mata pencaharian yang eksklusif.
Pandangan awam masyarakat daerah bahwa untuk menjadi pengusaha, harus dibutuhkan ketrampilan dan modal yang besar, sehingga membuat mereka selalu takut untuk memulai usaha bisnisnya, karena takut rugi dan harus kehilangan modalnya.
Padahal lapangan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan kantoran selalu saja terbatas, tidak bisa menampung semua kebutuhan bagi kelompok usia kerja yang telah lulus sekolah dan kuliah, sehingga apabila tidak diantisipasi, maka akan menambah jumlah pengangguran, yang malah dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan budaya daerah tersebut.
Paradigma lama tersebut, membuat Ahmad Pagessa bertekad untuk mencoba menghilangkannya. Dengan berbekal semangat, pria yang ramah ini berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan memberikan penyuluhan dan motivasi kewirausahaan, sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan mahasiswa serta kelompok generasi muda Kota Palu. Lengkap dari hal teori hingga kepada contoh prakteknya, tentang manajemen produksi, penjualan dan pemasaran dari suatu produk dan jasa UMKM, terutama di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, khas Palu dan daerah Sulawesi Tengah, yang hingga kini masih belum optimal untuk ditumbuhkembangkan.
Dengan dibantu kawan-kawannya dalam perwakilan organisasi BINA BANGUN BANGSA Kota Palu, Pagessa giat sekali mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat tentang UMKM ini, yang hanya berharap agar masyarakat umum mengetahui dan memahami tentang wawasan entrepreneurship, yang akan membuat mereka jadi berani dan senang menjadi pelaku UMKM, yang secara otomatis pula akan mengurangi tingkat pengangguran dan termasuk sebagai bentuk upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat yang masih tergolong daerah tertinggal ini.
Banyak kelompok kerja kreatif yang telah berhasil dikembangkanya, bahkan ada yang sudah menghasilkan beragam produk karya nyata seperti bawang goreng, minyak kelapa, makanan ringan, sabun mentimun dan handycraft berbahan kayu dan rotan serta bahan baku daur ulang. Dan apalagi sudah mulai pula dipasarkan pula, walaupun masih dalam stok yang terbatas, karena terkendala masalah klasik, yakni ketersediaan perlengkapan dan peralatan mesin serta permodalannya.
Maka diharapkannya agar Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, pun memberikan perhatian dan bantuannya terhadap kegiatan ini, demi terwujudnya gerakan percepatan pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis pemberdayaan UMKM ini, yang nantinya pun akan berdampak positif kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya, seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakatnya.
