BINA BANGUN BANGSA Sebagai Konsultan Khusus Percepatan Pembangunan dan Investasi Daerah Sulawesi Tengah

oleh | Sep 23, 2011 | Nasional

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menunjuk Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan untuk menjadi Konsultan Khusus sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dan Investasi Daerah Sulawesi Tengah.

Adapun tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur untuk melakukan kajian dan analisis segala potensi ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah melalui Program BINA BANGUN BANGSA yaitu 3B (Bina Ekonomi, Bina Sosial dan Bina Budaya), dengan selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur, Sekda, Bappeda dan Kepala Dinas/Badan, Perangkat Daerah di Pemprov Sulawesi Tengah.

Selain itu juga Nur Ridwan diharapkan dapat mendatangkan investasi dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk dapat menjual dan memasarkan serta mengembangkan potensi produk unggulan daerah dan komoditas ekspor dari Sulawesi Tengah, yang terkenal dengan potensi kelapa, coklat, jagung, cengkeh, dan ketela serta komoditas lainnya, termasuk potensi kandungan minerba, emas dan nickel serta lainnya.(RED)

BINA BANGUN BANGSA ditunjuk Sebagai Mitra Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Palu

oleh | Agu 19, 2011 | Nasional

Palu, BINA BANGUN BANGSA – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Palu serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, Walikota Palu, H. Rusdy Mastura mengembangkan Kawasan Industri Palu (KIP) yang dialokasikan sekitar 1500 ha yang berada di kecamatan Tavaeli.

Dan untuk sosialisasi dan percepatan pembangunan Kawasan Industri Palu tersebut, Walikota, H. Rusdy Mastura melalui Sekda Kota Palu, Aminuddin Atjo mengundang Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan datang ke Palu untuk Kerja Sama/MOU terkait program percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di Kota Palu, yaitu khususnya pengembangan Kawasan Industri Palu (KIP) dengan mendatangkan investor yang ingin berbisnis dan mendirikan pabriknya di Kawasan Industri Palu tersebut, sekaligus mendorong agar kawasan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Pusat sehingga dapat ditingkatkan statusnya oleh Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu, di Sulawesi Tengah.

Adapun Masterplan Kawasan Industri Palu sudah siap untuk dipasarkan, maka perlu percepatan dalam realisasinya, dan masih terbuka luas kerja sama untuk pengembangannya.(RED)