oleh admin | Nov 7, 2020 | Berita
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat supply dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen – 50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).
Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.
Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.
“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.
Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah Covid-19.
Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM.
“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.
Jakarta, 9 Oktober 2020
Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM
Medsos Resmi : @KemenkopUKM
oleh nasional | Jul 7, 2020 | UMKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjatuhan akibat macet dan lesunya usaha dan kegiatan masyarakat akibat dampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah menghantam perekonomian nasional sejak bulan Maret tahun ini.
Untuk itu, pemerintah disarankan dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang selama ini berupa sembako agar diganti dengan bantuan tunai, sehingga uang yang diberikan kepada penerima Bansos dapat dibelanjakan kepada UMKM sekitar lingkungan rumahnya. Maka dengan itu secara otomatis akan menciptakan daya beli masyarakat dan menggerakan perekonomian lokal secara nyata.
Selain menumbuhkan daya beli masyarakat yang ‘drop’ jatuh selama Pandemi Covid-19 ini, bantuan tunai tersebut akan sangat membantu pelaku UMKM untuk tetap hidup, sehingga tidak perlu ada pengurangan pegawai (PHK) atau tutup usahanya.
Secara data, menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan bahwa sektor UMKM setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan. Data per 2018, sektor UMKM menyumbang Rp 8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp 14.000 triliun PDB Indonesia di 2018.
Selain itu, kontribusi UMKM adalah pada penyerapan tenaga kerjanya, karena sektor UMKM berhasil menyerap 121 juta tenaga kerja, yaitu sekitar 96% dari total tenaga kerja Indonesia di 2018 yang sebesar 170 juta. Atau secara pertumbuhan, mengalami pertumbuhan 5% setiap tahunnya.
Apabila belajar dari krisis 1998 dan 2008 yang pernah terjadi, bahwa sektor UMKM dan aktivitas konsumsi masyarakat saat itu yang menjadi penyelamat perekonomian nasional di tengah krisis itu.
Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan menggerakan perekonomian rakyat harus semakin dilakukan, salah satunya dengan mengubah bantuan sosial dalam bentuk sembako menjadi bantuan tunai. (Red)
oleh nasional | Mei 1, 2020 | Berita
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah menyiapkan 5 skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.
Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.
Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.
“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.
Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.
Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.
“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.
Adapun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.
“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.
Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir. (https://covid19.go.id)
Jakarta, 29 April 2020
Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapat bantuan dari Pemerintah, dapat mengajukan permohonannya dengan mengisi form permohonan di bawah ini :
oleh admin | Jan 18, 2020 | Berita
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kemajuan teknologi digital era 5.0 saat ini membuat sistem perekonomian dan usaha atau bisnis dalam negeri sudah harus berbenah mengikuti perkembangan dunia saat ini, kalau tidak mau ketinggalan dalam persaingan global di bidang penjualan dan pemasaran produk, barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM di negeri ini.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BINA BANGUN BANGUN, Nur Ridwan dalam Rapat Kerja Terbatas Bidang Perekonomian, Koperasi dan UMKM di Kantor Pusat, Jakarta. (18/01/2020)
“Kita harus pro aktif menghadapi tantangan global dalam persaingan pasar dunia saat ini, apalagi dengan derasnya Aplikasi Teknologi luar negeri saat ini yang sudah masuk dalam pasar domestik sehingga bisa menggerus pasar UMKM dalam negeri” katanya.
Karena secara data sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang telah berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja, dan memberi sumbangsih 60% terhadap PDB (Product Domestic Bruto) nasional. “Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional”, katanya lagi.
“Akan rugi besar bagi kita kalau pasar UMKM dalam negeri diambil oleh pelaku UKM dan Industri dari luar negeri”, katanya lebih lanjut.
Maka menurutnya, BINA BANGUN BANGSA sebagai Organisasi atau Lembaga Mitra Pembangunan Nasional yang berdiri sejak tahun 2009, dengan memiliki potensi puluhan ribu anggota UMKM, saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SuperApp untuk memfasilitasi penjualan dan pemasaran serta pengembangan daripada produk/barang dan jasa para anggotanya. Dengan menggandeng para developer aplikasi karya Anak Bangsa Indonesia yang tidak kalah kemampuannya dengan para developer luar negeri.
“SuperApp yang dibangun berbasis sistem Koperasi bagi anggota yang menawarkan banyak layanan dan benefit dari SuperApp ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat secara luas dalam membantu tugas negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, harapannya.(IWN).
